REMBANG - Mantan Bupati Rembang periode 2004-2009, Hen dan mantan Sekda Rembang, Wir, Jumat (5/2), ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Keduanya dititipkan di rutan setempat, usai menjalani pemeriksaan intensif.

Keduanya sempat mengikuti bursa Pilkada tahun 2005, namun kalah. Dugaan dijeratnya kedua mantan orang kuat itu soal penggelapan Kas Daerah senilai Rp 6,8 miliar serta dana tak tersangka pada APBD tahun 2004.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rembang Wardjiman SH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kusri SH, kemarin, membenarkan perihal penahanan kedua mantan pejabat di Rembang tersebut. “Alasan penahanan, untuk mempermudah pemeriksaan dan sidang, tak menghilangkan barang bukti serta keduanya sudah tidak tinggal di Rembang,” ujar Wardjiman.

Sementara itu, Kusri SH menyatakan di samping soal korupsi dana Kas Daerah senilai Rp 6,8 miliar, juga terkait dengan penggunaan dana tak tersangka APBD 2004. Modus yang digunakan, anggaran sebesar Rp 5,25 miliar (dana tak tersangka) oleh kedua tersangka digunakan operasional Kepala Dinas/Instansi serta Kepala Bagian di lingkungan Setda Rembang.

“Namun saat pertanggungjawaban akhir tahun, kedua pejabat itu tak bisa memberikan alasan yang jelas sehingga oleh BPK dijadikan masalah karena memang pelanggaran hukum,” jelas Kusri. Kasus yang menimpa kedua pejabat itu sempat mentok berkali-kali.

Bahkan oleh penyidik di Unit Tipikor Polwil Pati hampir dua kali ada pengembalian berkas oleh Kejari Rembang. Berita ditahannya mantan Bupati dan mantan Sekda Rembang sempat menggegerkan warga, mengingat kedua figur cukup lama mukim di Rembang. Kejari berjanji dalam waktu dekat berkas akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk segera bisa disidangkan.(Ags)-m

Sumber :Kedaulatan Rakyat

Berita lainnya pada kategori ini :

• Calo CPNS Rembang Ditangkap
• Gembok Dirusak, Maling Bobol Kios Kelontong
• Harga Anjlok, Bandeng Urung Dipanen
• 22 Km Jalur Pantura Belum Bermarka
• Kasus Pembunuhan Suparmi Terbongkar
• KP2KKN: Tujuh Calon Kepala Daerah Diduga Terlibat Korupsi