REMBANG - Tuntutan ratusan masyarakat Rembang yang tergabung Komonitas Rakyat Rembang (Korrem) yang melakukan demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Rembang terkait dugaan kasus kecurangan CPNS, beberapa waktu lalu, akhirnya mendapat tanggapan anggota dewan.

Setidaknya, hingga kemarin (28/1), tercatat sudah ada 12 anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berani menandatangani pernyataan mengusulkan hak interpelasi sebagai hak kedewanan guna mengklarifikasi dugaan kecurangan tersebut.

Puji Santoso anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang menjadi organisator pengumpulan tanda tangan dukungan hak interpelasi CPNS, ketika ditemui di kantornya, mengaku sangat kecewa dengan beberapa anggota dewan yang dulu pernah menemui para demonstran dan berjanji akan mengusut tuntas dugaan tapi saat dimintai dukungan untuk mengusulkan hak interpelasi mereka menolak dengan berbagai alasan.

Dijelaskan olehnya, setelah dirinya melakukan penggalangan tanda tangan, ternyata hanya terkumpul 12 tandatangan. 12 anggota yang telah menandatangani dukungan interpelasi terdiri dari 7 anggota FKB, 2 anggota Fraksi Bulan Keadilan (FBK), 2 anggota Fraksi Golkar dan 1 anggota DPRD dari PKNU yang tergabung dalam Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP).

”Ada beberapa anggota dewan yang dulu pernah menemui demonstran dan menyatakan diri siap membantu mengusut dugaan kecurangan CPNS, saat ini malah mengundurkan diri. Jujur saya sangat kecewa,” ungkapnya.

Menurutnya, sesuai rencana Senin (1/2), pernyataan dukungan hak interpelasi yang telah ditandatangani oleh 12 anggota DPRD akan segera diserahkan ke ketua DPRD kabupaten Rembang. Dengan hanya didukung oleh 12 anggota dewan, dirinya mengaku sangat berat untuk disetujuinya hak interpelasi di sidang Paripurna. ”Namun berhasil atau tidak, kita harus tetap mengajukan hak kedewanan itu. Karena masyarakat sudah resah tentang adanya dugaan kecurangan,” tegasnya.

Bahkan, karena persoalan itu, pihaknya juga telah mendengar terkait akan adanya demonstrasi susulan yang akan dilakukan oleh warga Rembang. Terkait demo itu dirinya malah mendukung karena pihaknya (anggota DPRD, Red) akan terbantu terkait tugas pengawasannya.

”Saya berharap malah ada demo yang lebih besar, namun harus tetap menjaga ketertiban dan tidak anarkis. Karena itu akan membantu tugas pengawasan di DPRD. Hanya saja, yang kita takutkan adalah munculnya mosi tidak percaya kepada DPRD jika ternyata DPRD tidak dapat membantu mengusut dugaan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, rencananya hari ini (29/1), tujuh orang yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik (Forpap) akan menemui pihak DPRD Kabupaten Rembang guna melakukan audiensi terkait adanya beberapa temuan dugaan kasus kecurangan dalam penerimaan CPNS Kabupaten Rembang. Hal itu disampaikan M Affif salah satu anggota Forpap.

Menurutnya, selain memaparkan beberapa temuan, pihaknya juga akan mempertanyakan prosedur tetap (protap) serta aturan proses seleksi CPNS Kabupaten Rembang. ”Selama ini pihak panitia selalu mengatakan bahwa ini sudah sesuai prosedur. Namun, prosedur yang bagaimana, itu yang akan kita tanyakan. Termasuk juga terkait pengusulan formasi,” tegasnya.(lng/rus)

Sumber: radar kudus,jawa pos

Berita lainnya pada kategori ini :

• 22 Km Jalur Pantura Belum Bermarka
• Kasus Pembunuhan Suparmi Terbongkar
• KP2KKN: Tujuh Calon Kepala Daerah Diduga Terlibat Korupsi
• Halangi Naikkan Bendera Merah-Putih, PNS Dikejar
• Hendarsono Dilarikan ke Rumah Sakit
• Jangkar Raksasa Dampo Awang Dipindah